Tintakota.com – Di tengah jargon kemandirian ekonomi dan keberpihakan kepada rakyat kecil, arah kebijakan ekonomi nasional justru memunculkan pertanyaan besar: apakah negara sedang membangun fondasi ekonomi yang sehat atau sekadar mengejar pencitraan politik jangka pendek?
Pemikiran ekonom senior seperti Sumitro Djojohadikusumo sejatinya lahir dari gagasan pembangunan yang terukur, disiplin fiskal, dan keberanian menciptakan sistem ekonomi yang kompetitif. Negara hadir sebagai pengatur dan pengarah, bukan pemain dominan yang mengintervensi segala sektor tanpa perhitungan matang.
Ironisnya, di era sekarang, banyak kebijakan justru tampak bertolak belakang dari prinsip tersebut.
Program-program besar yang dipaksakan tanpa kesiapan tata kelola berpotensi menjadi proyek populis yang mahal.
Ketika negara terlalu agresif mengendalikan sektor ekonomi, dari pembentukan badan usaha hingga pengerahan anggaran jumbo, risiko pemborosan dan ketidakefisienan menjadi nyata. Kebijakan yang lahir tergesa-gesa sering kali lebih sibuk mengejar target simbolik dibanding memastikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Contohnya, kebijakan ekonomi berbasis komando yang dipaksakan dari pusat sering mengabaikan realitas lapangan. Koperasi atau program sosial seharusnya tumbuh dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjadi proyek administratif yang dipoles menjadi keberhasilan politik. Ketika rakyat hanya menjadi objek program, bukan subjek pembangunan, maka kegagalan tinggal menunggu waktu.
Lebih jauh, ketidakhati-hatian dalam pengelolaan fiskal juga patut menjadi perhatian serius. Defisit anggaran yang membesar, belanja negara yang terus meningkat, serta kebijakan yang minim transparansi hanya akan meninggalkan beban jangka panjang. Rakyat tidak membutuhkan program bombastis, tetapi kebijakan ekonomi yang konsisten menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga, dan memperkuat daya beli.
Negara harus berhenti menjadikan kritik sebagai ancaman. Dalam demokrasi, kritik adalah alarm agar kekuasaan tidak kehilangan arah. Pemimpin yang kuat bukan yang anti-kritik, melainkan yang mampu menerima masukan dan memperbaiki kebijakan.
Jika warisan pemikiran ekonomi Sumitro benar-benar ingin dihormati, maka pembangunan harus kembali pada prinsip rasionalitas, tata kelola yang sehat, dan keberpihakan nyata kepada kesejahteraan rakyat bukan sekadar slogan politik yang ramai di panggung, tetapi kosong di kenyataan.
“Ekonomi yang sehat tidak dibangun dari ambisi kekuasaan, melainkan dari kebijakan yang terukur dan berpihak pada kepentingan publik.”
