Jakarta Pusat – Gelombang kritik terhadap arah kebijakan pemerintah kembali menguat. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh fakultas Universitas Indonesia dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI pada Jumat, 12 Juni 2026 pukul 10.00 WIB. Sekitar 1.500 peserta diperkirakan turun ke jalan membawa lima tuntutan yang dinilai mencerminkan keresahan publik terhadap kondisi ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
Aksi mahasiswa kali ini tidak sekadar menjadi agenda rutin demonstrasi kampus, melainkan sinyal meningkatnya ketidakpuasan generasi muda terhadap sejumlah kebijakan nasional yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Di tengah naiknya tekanan biaya hidup, isu harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu tuntutan utama yang disuarakan mahasiswa.
Lima poin tuntutan yang dibawa BEM UI mencakup penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi hingga penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian praktik militerisme di ranah sipil, hingga desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak atas berbagai persoalan yang terjadi.
Ketua BEM FH UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyebut tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi bersama seluruh BEM fakultas UI. Konsolidasi juga dihadiri perwakilan mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor, meski keterlibatan mereka dalam aksi masih belum dipastikan.
Secara kritis, aksi ini dapat dibaca sebagai refleksi meningkatnya jarak antara narasi keberhasilan pembangunan pemerintah dengan realitas yang dirasakan sebagian masyarakat. Ketika pemerintah berbicara tentang stabilitas ekonomi dan program strategis nasional, mahasiswa justru mempertanyakan efektivitas anggaran serta prioritas kebijakan di tengah tekanan ekonomi rakyat.
Sorotan terhadap Program MBG dan proyek Koperasi Desa Merah Putih juga menunjukkan munculnya skeptisisme terhadap program-program yang dinilai besar secara anggaran namun masih menyisakan pertanyaan terkait dampak nyata, transparansi, dan urgensinya bagi masyarakat luas.
Di sisi lain, tuntutan soal “militerisme di ranah sipil” menandakan kekhawatiran sebagian kelompok mahasiswa terhadap menguatnya keterlibatan unsur militer dalam ruang-ruang pemerintahan sipil. Isu ini berpotensi menjadi perdebatan serius mengenai batas profesionalisme institusi negara dalam sistem demokrasi.
Aksi di Bundaran HI diperkirakan menjadi barometer penting bagaimana suara mahasiswa kembali mengambil posisi sebagai kelompok penekan kebijakan publik.
Di tengah situasi sosial-ekonomi yang dinamis, pemerintah dituntut tidak sekadar defensif terhadap kritik, melainkan membuka ruang dialog substantif agar keresahan publik tidak terus bertransformasi menjadi gelombang ketidakpercayaan yang lebih luas.
