Jakarta – Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali menuai polemik. Di tengah menguatnya dorongan sejumlah pihak di DPR RI untuk mengevaluasi posisi kelembagaan Polri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan sikap tegas menolak gagasan tersebut.
Kapolri menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan independensi, profesionalisme, serta netralitas institusi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan negara.
“Saya menolak Polri berada di bawah kementerian. Jika itu sampai terjadi dan independensi Polri harus dikorbankan, lebih baik saya memilih menjadi petani,” tegas Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pernyataan sikapnya.
Menurut Kapolri, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi merupakan hasil reformasi yang bertujuan menjauhkan kepolisian dari kepentingan politik praktis dan intervensi kekuasaan tertentu. Ia menegaskan, independensi Polri adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Di sisi lain, DPR RI memang tengah membuka ruang diskusi terkait penguatan pengawasan dan reformasi kelembagaan Polri.
Namun, Kapolri menekankan bahwa evaluasi tersebut seharusnya difokuskan pada peningkatan profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas, bukan dengan mengubah struktur yang justru berisiko menimbulkan konflik kepentingan.
Pengamat politik dan hukum tata negara menilai, pernyataan tegas Kapolri ini mencerminkan kekhawatiran nyata akan kembalinya praktik intervensi kekuasaan terhadap aparat penegak hukum.
Mereka mengingatkan bahwa Polri di bawah kementerian berpotensi kehilangan independensi dalam menangani kasus-kasus strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan politik.
Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan sikap resmi terkait wacana tersebut. DPR RI menyatakan pembahasan masih bersifat kajian awal dan belum mengarah pada pengambilan keputusan.
Meski demikian, pernyataan Kapolri menjadi sinyal kuat bahwa pimpinan Polri secara terbuka menolak segala bentuk pelemahan independensi institusi kepolisian.
