Sumatra adalah salah satu anugerah terbesar Indonesia. Dari hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia, pegunungan yang menyimpan cadangan air, hingga sungai-sungai panjang yang menjadi nadi kehidupan masyarakat.
Namun hari ini, pulau yang kaya itu seakan berteriak. Bukan karena bencana alam semata, tetapi karena bencana sosial yang diciptakan oleh keserakahan manusia.
Banjir bandang yang berulang di berbagai wilayah Sumatra bukanlah kejadian biasa. Ini bukan musibah natural yang bisa diterima begitu saja. Ini adalah akibat dari tambang-tambang ilegal yang merusak hutan, menggerogoti bukit, dan mengubah alur sungai menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di bawahnya.
Tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merusak tatanan sosial. Hutan gundul, tanah retak, dan aliran air yang kehilangan penahan membuat setiap hujan berpotensi berubah menjadi bencana.
Ketika alam kehilangan kekuatannya untuk menahan limpahan air, masyarakatlah yang harus menanggung akibatnya. Rumah hanyut, ladang hilang, mata pencaharian berpindah menjadi kenangan.
Ini bukan sekadar bencana ekologi. Ini bencana sosial.Dan bencana sosial selalu lahir dari sistem yang tidak benar.
Tambang ilegal tidak mungkin berkembang tanpa pembiaran. Ada mata yang sengaja memejam, ada aparat yang memilih diam, ada regulasi yang hanya kuat di lembaran undang-undang tetapi melemah ketika berhadapan dengan kepentingan besar.
Dan yang lebih menyakitkan, masyarakat korban tidak pernah benar-benar mendapatkan keadilan.Di sinilah peran pemerintah pusat seharusnya hadir lebih kuat.
Pemerintah pusat, bahkan presiden, harus membuka mata lebih lebar. Jangan sampai negara terlihat kalah oleh pengusaha-pengusaha ilegal yang merusak lingkungan dan mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat.
Negara tidak boleh tunduk pada jaringan tambang ilegal yang memanfaatkan lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan hukum.
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan seluruh wilayah Indonesia termasuk Sumatra mendapat perlindungan yang sama dari eksploitasi liar.
Sumatra bukan wilayah pinggiran yang hanya diingat saat kampanye atau ketika ada potensi ekonomi.
Sumatra adalah bagian sah Indonesia yang harus dijaga, dihormati, dan diperlakukan adil. Jika tambang ilegal dibiarkan merajalela, maka yang hancur bukan hanya gunung dan hutan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Negara harus hadir lebih tegas, lebih nyata, dan lebih berani.Penindakan tambang ilegal tidak boleh musiman. Penataan ruang harus berbasis keberlanjutan, bukan berdasarkan pesanan.
Dan masyarakat lokal harus dilibatkan sebagai penjaga lingkungan, bukan sekadar korban bencana.
Banjir bandang yang terjadi hari ini adalah peringatan keras. Jika tidak ada perubahan kebijakan dan keberanian politik, maka peringatan itu akan berubah menjadi peringatan yang lebih tragis.
Sumatra adalah rumah kita.Dan rumah itu harus dilindungi.Sebelum semuanya terlambat.
