JAKARTA – Kebijakan pemerintah menangguhkan atau memblokir bantuan sosial (bansos) terhadap penerima yang terindikasi terlibat transaksi judi online (judol) menuai perhatian publik.
Di satu sisi, langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya memastikan bantuan negara tidak digunakan untuk aktivitas ilegal. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai aspek keadilan, mekanisme verifikasi, serta perlindungan terhadap masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Pertanyaan publik pun mengemuka: jika persoalannya adalah pemberantasan judi online, mengapa masyarakat penerima bansos yang lebih dahulu merasakan dampaknya?
Terlebih, istilah “terindikasi” tentu berbeda dengan “terbukti.” Sebuah transaksi keuangan yang terdeteksi dalam sistem dapat menjadi bahan analisis dan penelusuran, tetapi tidak otomatis membuktikan seseorang sebagai pelaku judi online.
PPATK menjelaskan bahwa analisis transaksi keuangan dilakukan untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan. Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Jangan Sampai Bansos Berubah Menjadi Instrumen Penghukuman
Persoalan utama berada pada mekanisme verifikasi.
Bansos merupakan instrumen perlindungan sosial yang diberikan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, ketika seorang penerima terindikasi melakukan transaksi yang berkaitan dengan judi online, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu apakah data tersebut benar-benar menunjukkan keterlibatan penerima yang bersangkutan.
Jangan sampai mekanismenya menjadi sederhana:
Ada transaksi → dianggap pemain judol → bansos dihentikan.
Jika prosesnya demikian, sejumlah pertanyaan mendasar patut diajukan.
Apakah penerima diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi? Bagaimana jika rekening digunakan oleh anggota keluarga? Bagaimana jika rekening tersebut dipinjamkan atau disalahgunakan pihak lain? Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam pemadanan data?
Kesalahan sistem dalam perkara bansos bukan persoalan kecil. Bagi keluarga miskin, bantuan yang tertunda atau dihentikan dapat berarti berkurangnya kemampuan membeli kebutuhan pokok, membayar kebutuhan pendidikan, maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, indikasi seharusnya menjadi pintu masuk untuk verifikasi, bukan otomatis menjadi vonis.
Kalau Serius Berantas Judol, Jangan Hanya Kejar Pemain
Pertanyaan berikutnya bahkan lebih besar: seberapa jauh negara mengejar aktor utama di balik industri judi online?
PPATK mencatat pada Semester I 2026 perputaran dana judi online mencapai Rp86,82 triliun dalam 467,32 juta transaksi.
Angka tersebut menunjukkan bahwa judi online bukan sekadar persoalan individu yang memasang taruhan puluhan ribu atau ratusan ribu rupiah.
Di belakangnya terdapat ekosistem yang jauh lebih besar: jaringan rekening, penampung dana, penyedia sarana transaksi, promosi digital, platform, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Maka publik berhak mempertanyakan:
Bagaimana dengan bandar?
Bagaimana dengan rekening penampung?
Bagaimana dengan pihak yang memfasilitasi transaksi?
Bagaimana dengan promotor dan jaringan yang terus merekrut pemain baru?
Sebab jika pemberantasan lebih terlihat dampaknya pada masyarakat kecil, sementara aktor yang mengendalikan perputaran uang tetap mampu beroperasi, maka kebijakan tersebut berisiko menimbulkan persepsi bahwa masyarakat berada di posisi paling mudah untuk ditindak.
Negara Harus Tegas, tetapi Jangan Salah Sasaran
Pemberantasan judi online merupakan kepentingan publik. Tidak ada alasan untuk membiarkan praktik perjudian digital terus merusak kondisi ekonomi keluarga dan masyarakat.
Namun ketegasan negara harus berjalan beriringan dengan ketepatan sasaran.
Jika seorang penerima bansos memang terbukti menggunakan bantuan untuk aktivitas judi online, tentu harus ada tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tetapi apabila seseorang baru masuk dalam kategori terindikasi, mekanisme pemeriksaan dan klarifikasi harus tetap menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme sanggah yang jelas dan mudah diakses.
Jika ternyata terdapat kesalahan pemadanan data, masyarakat harus mengetahui bagaimana cara memperbaikinya dan kapan hak bantuan dapat dipulihkan.
Publik Menunggu Transparansi Pemerintah
Kebijakan pemblokiran atau penangguhan bansos karena indikasi judi online pada akhirnya membutuhkan transparansi.
Publik layak mendapatkan jawaban:
- Apa dasar hukum dan mekanisme kebijakan tersebut?
- Bagaimana proses verifikasi penerima yang terindikasi?
- Apakah penerima diberikan kesempatan melakukan klarifikasi?
- Bagaimana mekanisme pengaduan dan sanggah?
- Berapa banyak penerima yang diblokir dan berapa yang akhirnya dinyatakan salah sasaran?
- Jika terjadi kesalahan data, bagaimana proses pemulihan bantuan?
- Sejauh mana bandar, rekening penampung, fasilitator, dan promotor judi online telah ditindak?
Pertanyaan terakhir menjadi yang paling penting.
Jika pemerintah benar-benar ingin memberantas judi online sampai ke akarnya, jangan hanya memutus akses masyarakat terhadap bansos. Putus pula jaringan yang membuat bisnis judi online tersebut terus hidup.
Memblokir bansos mungkin dapat menghentikan bantuan kepada satu keluarga. Tetapi langkah itu tidak serta-merta menghentikan bisnis judi online.
Bandar dan jaringan di belakangnya masih bisa mencari pemain baru.
Karena itu, negara harus tegas terhadap judi online sekaligus adil terhadap masyarakat miskin.
Jangan sampai masyarakat kecil kehilangan bantuan karena sebuah indikasi, sementara bandar yang mengeruk keuntungan dari bisnis judi online justru terus mencari korban baru.
Pemberantasan judol harus menyasar akar masalah, bukan hanya mereka yang berada di ujung rantai.
