Kabupaten Tangerang,Desa Rawa Rengas – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Rawa Rengas kembali menjadi sorotan tajam warga. Pasalnya, selama kurang lebih tiga tahun terakhir, aktivitas BUMDes tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya alias mangkrak. Kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat yang mempertanyakan kejelasan pengelolaan serta transparansi dana yang telah dikucurkan.
Sejumlah warga mengungkapkan bahwa sejak awal dibentuk, BUMDes digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa. Namun, harapan tersebut kini berubah menjadi tanda tanya besar. Tidak adanya kegiatan usaha yang jelas, laporan keuangan yang terbuka, hingga minimnya sosialisasi kepada masyarakat membuat kepercayaan publik terus menurun.
“Dari awal katanya mau bantu ekonomi warga, tapi sekarang tidak jelas. Kegiatannya tidak ada, laporan juga tidak pernah disampaikan ke masyarakat,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga menyoroti dugaan tidak transparannya penggunaan dana BUMDes yang bersumber dari anggaran desa. Mereka menilai, pengelolaan keuangan seharusnya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, mengingat dana tersebut berasal dari uang negara.
Secara regulasi, BUMDes wajib dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa yang menegaskan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan dana desa harus dapat diawasi oleh masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya indikasi lemahnya pengawasan serta kurangnya keterbukaan dari pihak pengelola.
Beberapa tokoh masyarakat bahkan mendesak pemerintah desa untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan BUMDes tersebut. Jika terbukti tidak berjalan, mereka meminta adanya audit independen guna memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran.
“Kalau memang tidak mampu menjalankan, sebaiknya dibuka saja semuanya. Berapa dana yang sudah keluar, dipakai untuk apa, harus jelas. Jangan sampai ada dugaan penyalahgunaan,” tegas seorang tokoh pemuda setempat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola BUMDes maupun pemerintah desa setempat belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi tersebut. Sikap diam ini justru semakin memperkuat keresahan warga yang menuntut adanya kejelasan.
Kondisi mangkraknya BUMDes Rawa Rengas menjadi cerminan penting bahwa pengelolaan dana desa tidak boleh dilakukan secara tertutup. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, program yang seharusnya menjadi solusi ekonomi justru berpotensi menjadi sumber masalah baru di tengah masyarakat.
