Tintakota.com – Kota Tangerang dinilai tengah berada dalam kondisi darurat pengangguran. Klaim Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang yang menyebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 5,92 persen dan dianggap mengalami penurunan, justru menuai kritik tajam dari masyarakat dan aktivis.
Angka statistik tersebut dinilai tidak merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Fakta sosial menunjukkan masih banyak warga usia produktif yang belum terserap dunia kerja. Sebagian bahkan terpaksa bertahan di sektor informal dengan penghasilan tidak menentu, atau menganggur pasca pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini dinilai ironis mengingat Kota Tangerang dikenal sebagai kawasan industri dan jasa.
Aktivis Kota Tangerang,Yang biasa disapa Bibir, menilai Disnaker terlalu percaya diri dengan data statistik, namun abai terhadap realitas yang dihadapi masyarakat.
“Angka 5,92 persen itu hanya terlihat bagus di atas kertas. Fakta di lapangan, masih banyak warga Kota Tangerang yang menganggur, korban PHK, hingga lulusan baru yang tidak terserap kerja. Kalau Disnaker merasa pengangguran turun, coba turun langsung ke lingkungan warga, jangan hanya percaya data meja,” tegas bibir.
Menurutnya, penurunan TPT berpotensi hanya bersifat administratif. Indikator statistik dinilai tidak sepenuhnya menghitung pengangguran terselubung, pekerja informal rentan, serta warga yang sudah putus asa mencari pekerjaan dan tidak lagi tercatat sebagai pencari kerja aktif.
Aktivis tersebut menyoroti lemahnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal di Kota Tangerang.
“Kota Tangerang ini kota industri, tapi ironisnya warganya justru banyak jadi penonton. Rekrutmen tenaga kerja masih didominasi orang luar daerah, sementara warga lokal hanya jadi angka statistik. Ini yang harus dievaluasi secara serius,” tambahnya.
Selain itu, minimnya transparansi program penempatan kerja, pelatihan yang dinilai tidak tepat sasaran, serta lemahnya pengawasan terhadap perusahaan dalam proses rekrutmen disebut turut memperparah kondisi pengangguran.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kota Tangerang dan Disnaker agar tidak hanya berpatokan pada angka statistik, melainkan benar-benar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Keterlibatan publik dan pengawasan terbuka dinilai penting agar program yang dijalankan tepat sasaran dan berpihak pada warga lokal.
Jika kondisi ini terus diabaikan, pengangguran dikhawatirkan akan memicu persoalan sosial baru, mulai dari meningkatnya kemiskinan perkotaan hingga potensi gangguan keamanan. Kota Tangerang dinilai tidak cukup hanya terlihat baik dalam data, tetapi harus mampu menjamin hak kerja warganya secara nyata.
