Kota Tangerang – Ketua SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT Panarub Industri, Hendi Purnomo S.T., S.H. angkat suara terkait kebijakan tunjangan buruh tahun 2026 yang dinilai masih belum berpihak sepenuhnya kepada kesejahteraan pekerja.
Menurut Pramono, hingga memasuki awal tahun 2026, buruh masih menghadapi tekanan ekonomi yang berat, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga kebutuhan kesehatan. Namun di sisi lain, kebijakan tunjangan yang diterima buruh dinilai stagnan dan tidak sebanding dengan beban hidup yang terus meningkat.
“Kami melihat tunjangan buruh tahun 2026 belum mencerminkan keadilan. Kenaikan harga kebutuhan hidup sangat signifikan, tetapi tunjangan dan perlindungan kesejahteraan buruh masih jalan di tempat,” ujar Hendi Purnomo S.T., S.H. dalam keterangannya, Sabtu 17 Januari 2026.
Ia menegaskan bahwa tunjangan bukan sekadar tambahan pendapatan, melainkan bagian penting dari jaminan keberlangsungan hidup buruh dan keluarganya. Oleh karena itu, Hendi Purnomo S.T., S.H. mendesak manajemen perusahaan dan pemerintah untuk duduk bersama serikat buruh guna membahas skema tunjangan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
“Buruh adalah tulang punggung produksi. Jika kesejahteraan buruh diabaikan, maka stabilitas industri juga akan terganggu. Jangan sampai buruh terus menjadi pihak yang dikorbankan,” tegasnya.
Hendi Purnomo S.T., S.H. juga mengingatkan bahwa semangat peningkatan produktivitas yang kerap digaungkan harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan, bukan hanya tuntutan kerja yang semakin tinggi.
SPSI PT Panarub Industri, kata dia, akan terus mengawal isu tunjangan buruh 2026 dan tidak menutup kemungkinan menempuh langkah advokasi maupun konsolidasi serikat jika aspirasi buruh tidak mendapat respon serius.
“Kami berharap tahun 2026 menjadi momentum perubahan, bukan pengulangan dari ketidakadilan yang sama,” tutup Hendi Purnomo S.T., S.H.
