TANGERANG – Nama aktris Davina Karamoy tengah menjadi sorotan publik setelah beredar unggahan di media sosial yang menarasikan dugaan kedekatannya dengan seorang pejabat negara. Isu tersebut mencuat dari tangkapan layar unggahan akun pribadi yang kemudian menyebar luas dan memicu beragam spekulasi warganet.
Dalam unggahan yang beredar, akun tersebut menyampaikan klaim terkait persoalan rumah tangga seseorang dan menyeret nama Davina Karamoy dalam narasi yang bersifat opini. Unggahan itu juga menampilkan logo salah satu media nasional, sehingga memunculkan anggapan seolah informasi tersebut merupakan produk jurnalistik.
Namun hingga saat ini, tidak ditemukan pemberitaan resmi atau keterangan dari media yang bersangkutan yang membenarkan isi unggahan tersebut. Informasi yang beredar masih sebatas isu media sosial tanpa disertai bukti, konfirmasi, maupun pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait.
Pengamat hukum pidana, Rizal Firmansyah, menilai penyebaran tuduhan personal tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi melanggar hukum.
“Jika sebuah unggahan memuat tuduhan yang dapat merusak nama baik seseorang dan tidak didukung fakta serta putusan hukum, maka itu berpotensi masuk ranah pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat media dan komunikasi digital, Dewi Anggraeni, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai konten media sosial yang mencampurkan opini dengan simbol media arus utama.
“Sering kali logo media dicatut untuk memberi kesan legitimasi. Padahal, tanpa proses jurnalistik seperti verifikasi dan konfirmasi, informasi tersebut tidak bisa dianggap sebagai berita,” jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Davina Karamoy belum memberikan pernyataan resmi terkait isu yang beredar. Pihak-pihak lain yang disebut dalam narasi unggahan tersebut juga belum memberikan klarifikasi kepada publik.
Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menyikapi isu yang beredar di media sosial serta menunggu keterangan resmi dari pihak terkait. Penyebaran informasi yang belum terverifikasi dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berdampak hukum.
