Kota Tangerang – Sebuah informasi mengenai vaksin Human Papillomavirus (HPV) kembali menjadi perhatian publik setelah muncul laporan dari Taiwan mengenai lebih dari 30 orang tua anak perempuan yang mengadukan dugaan efek samping setelah anak mereka menerima vaksin HPV. Sebagian orang tua bahkan menempuh jalur hukum terhadap pemerintah Taiwan.
Informasi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan yang wajar di tengah masyarakat Indonesia: jika di negara lain muncul laporan mengenai dugaan dampak setelah vaksin HPV, mengapa Indonesia justru memasukkan vaksin HPV ke dalam program imunisasi nasional?
Pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka, bukan dengan menakut-nakuti masyarakat, tetapi juga bukan dengan menutup ruang kritik.
Taiwan: Ada Laporan Keluhan, tetapi Bukan Berarti Semua Terbukti Disebabkan Vaksin
Laporan media Taiwan pada 2022 menyebut lebih dari 30 orang tua mengajukan keluhan mengenai dugaan reaksi setelah vaksin HPV. Salah satu kasus yang menjadi sorotan berkaitan dengan keluhan nyeri sendi dan diagnosis juvenile idiopathic arthritis.
Namun, penting untuk membedakan antara gejala yang muncul setelah vaksinasi dengan penyebab medis yang sudah terbukti berasal dari vaksin.
Dalam kasus-kasus seperti ini, hubungan sebab-akibat harus diperiksa melalui kajian medis dan epidemiologis. Bahkan pemerintah Taiwan sendiri memiliki mekanisme pemeriksaan serta proses hukum terkait klaim korban vaksin. Salah satu perkara HPV di Taiwan bahkan telah sampai ke pengadilan administratif.
Artinya, laporan tersebut tidak boleh begitu saja diterjemahkan menjadi kesimpulan bahwa vaksin HPV pasti menyebabkan penyakit tertentu.
Lalu Mengapa Indonesia Menggunakan Vaksin HPV?
Indonesia menggunakan vaksin HPV karena kebijakan kesehatan nasional menempatkan pencegahan kanker leher rahim atau kanker serviks sebagai salah satu prioritas.
Kementerian Kesehatan mencatat vaksin HPV telah menjadi bagian dari program imunisasi nasional sejak 2023. Dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Imunisasi 2025–2029, imunisasi HPV disebut sebagai salah satu strategi pencegahan kanker leher rahim, dengan target cakupan 90 persen setiap tahun.
Program tersebut menyasar anak perempuan usia sekolah, khususnya kelas 5 SD dan kelas 6 SD sesuai ketentuan program. Kemenkes juga menyebut program vaksinasi HPV gratis untuk anak perempuan kelas 5 dan 6 SD telah berjalan secara nasional.
Secara global, WHO juga merekomendasikan vaksin HPV karena HPV merupakan penyebab utama kanker serviks. WHO menyatakan vaksin HPV memiliki efektivitas tinggi dalam mencegah infeksi HPV tipe tertentu yang berkontribusi besar terhadap kanker serviks.
Bagaimana dengan Keamanan?
Di sinilah pemerintah Indonesia perlu memberikan penjelasan yang jauh lebih transparan kepada masyarakat.
WHO melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety menyatakan bahwa berdasarkan pemantauan keamanan dan berbagai penelitian, tidak ditemukan masalah keamanan yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV. Reaksi seperti pingsan atau reaksi alergi berat dapat terjadi, tetapi kejadian tersebut tergolong jarang.
WHO juga menyebut data pemantauan setelah vaksin beredar secara umum memberikan gambaran keamanan yang meyakinkan dan tidak menunjukkan peningkatan bermakna terhadap berbagai penyakit kronis atau autoimun yang diteliti.
Kemenkes sendiri menjelaskan bahwa KIPI atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi merupakan kondisi yang muncul setelah imunisasi atau diduga berkaitan dengan imunisasi. Tidak semua kejadian setelah vaksinasi otomatis berarti disebabkan oleh vaksin.
Justru Karena Ada Laporan KIPI, Pengawasan Harus Diperkuat
Di titik ini, pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa vaksin HPV aman.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sistem Indonesia mencatat, menyelidiki, dan menangani setiap laporan KIPI setelah vaksin HPV diberikan kepada anak sekolah.
Jika seorang anak mengalami keluhan serius setelah vaksinasi, orang tua harus mengetahui ke mana harus melapor, siapa yang melakukan pemeriksaan, bagaimana hubungan sebab-akibat ditentukan, dan bentuk perlindungan atau kompensasi apa yang tersedia apabila suatu kejadian benar-benar terbukti berkaitan dengan vaksin.
WHO sendiri menekankan pentingnya penguatan pemantauan keamanan setelah vaksin digunakan secara luas.
Jangan Sampai Program Pencegahan Justru Menghilangkan Kepercayaan Publik
Vaksin HPV memiliki tujuan yang jelas, yaitu mencegah penyakit yang dapat berakibat serius. Karena itu, mempertanyakan keamanan vaksin tidak seharusnya langsung dianggap sebagai penolakan terhadap imunisasi.
Sebaliknya, pemerintah juga tidak boleh menganggap setiap kekhawatiran orang tua sebagai hoaks.
Kepercayaan publik dibangun melalui data, transparansi, pemeriksaan independen dan keterbukaan terhadap laporan KIPI.
Indonesia memang memiliki alasan medis dan kebijakan kesehatan untuk menggunakan vaksin HPV. Namun, semakin luas sebuah program vaksinasi diterapkan, semakin penting pula pemerintah memastikan sistem pengawasannya berjalan transparan.
Pertanyaan besarnya bukan semata-mata “vaksin HPV aman atau tidak?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apakah setiap anak yang mengalami keluhan setelah vaksinasi mendapatkan pemeriksaan yang serius, transparan, independen, dan adil?
Sebab program kesehatan publik yang baik bukan hanya mampu mencegah penyakit, tetapi juga harus mampu memberikan jawaban ketika masyarakat mempertanyakan risiko dan dampaknya.
Media Tintakota.com menilai, pemerintah perlu membuka data KIPI vaksin HPV secara berkala kepada publik termasuk jumlah laporan, jenis keluhan, hasil investigasi, serta tindak lanjutnya.
Dengan demikian, masyarakat tidak dipaksa memilih antara percaya atau takut. Masyarakat diberikan data untuk menilai secara rasional.
