Kabupaten Tangerang – Pemerintah Desa Bojong Renget menyampaikan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi mengenai adanya pungutan dalam proses penyaluran Bantuan Pangan Nasional (BPN).
Kepala Desa menegaskan bahwa sebelum pelaksanaan pembagian Bantuan Pangan Nasional, pihak desa sudah memberikan arahan langsung kepada seluruh ketua RT dan RW beserta jajarannya agar mekanisme pembagian berjalan tertib, transparan, dan tanpa pungutan apa pun.
Dalam arahannya, Kepala Desa menyampaikan peringatan tegas bahwa meskipun di lapangan kerap muncul istilah “sumbangan sukarela”, pemerintah desa tetap melarang segala bentuk pungutan, sekecil apa pun jumlahnya dan dalam bentuk apa pun alasannya.
“Kami telah menyampaikan sejak awal: tidak ada pungutan. Sekecil apa pun bentuknya, tetap tidak dibenarkan. Bantuan Pangan Nasional adalah hak warga, dan harus diterima tanpa syarat,” ujar Kepala Desa.
Beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah desa tidak menutup mata apabila terdapat oknum yang mencoba memanfaatkan situasi.
Namun, sejak awal pemerintah desa telah memberikan imbauan keras dan wanti-wanti kepada seluruh jajaran wilayah agar distribusi Bantuan Pangan Nasional berlangsung sesuai ketentuan dan tidak membebani masyarakat.
“Kalaupun ada pihak yang berdalih sebagai sukarela, tetap kami tegaskan: itu bukan bagian dari kebijakan desa. Instruksi kami sejak awal sudah jelas — tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun,” tambahnya.
Pemerintah Desa Bojong Renget berkomitmen untuk terus memastikan bahwa seluruh proses penyaluran Bansos berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak warga.
Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan cermat demi menjaga integritas pelayanan publik di tingkat desa.
“Jikalau ada beras yang berwarna kuning atau hitam dan tidak layak di konsumsi segera kembalikan ke kantor Desa Bojong Renged”tutupnya.
