Kota Tangerang – Polemik terkait pembangunan Alun-Alun Kecamatan Benda atau yang disebut masyarakat sebagai “Alun-Alun Pesawat” kembali menjadi sorotan. Hingga kini, proyek yang digadang-gadang menjadi ruang terbuka publik dan ikon baru di wilayah Kelurahan Belendung,Kecamatan Benda, Kota Tangerang, dinilai mangkrak tanpa kejelasan progres.
Dr. Kaonang, S.Sos., MM Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang disebut bungkam saat dikonfirmasi terkait perkembangan proyek tersebut. Minimnya tanggapan dari pihak dinas memicu pertanyaan publik mengenai keterbukaan informasi, terutama terkait penggunaan dan realisasi anggaran yang telah berjalan.
Masyarakat menilai, keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik. Terlebih, proyek tersebut telah lama dinantikan warga Kecamatan Benda sebagai sarana rekreasi, olahraga, dan ruang interaksi masyarakat.
“Sudah terlalu lama mangkrak, tapi tidak ada penjelasan yang jelas dari pihak terkait. Masyarakat berhak tahu bagaimana progres pembangunan serta anggaran yang sudah digunakan,” ujar salah satu warga inisial H 23 Mei 2026 Kepada awak media tintakota.com.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa lahan pembangunan alun-alun tersebut merupakan tanah hibah dari pihak PT Duta Indah Starhub kepada pemerintah daerah. Namun hingga saat ini, kondisi lokasi dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan sebagaimana harapan masyarakat.
Warga pun meminta perhatian serius dari Bapak Sachrudin selaku Wali Kota Tangerang agar segera mengevaluasi kinerja pihak terkait. Mereka berharap Wali Kota dapat menegur Kepala Dispora Kota Tangerang dan mendorong adanya penjelasan resmi kepada masyarakat mengenai penyebab mandeknya program tersebut.
“Kalau memang ada kendala, sampaikan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat hanya melihat proyek terbengkalai tanpa kepastian,” ungkap warga lainnya.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Tangerang segera memberikan klarifikasi mengenai status pembangunan Alun-Alun Kecamatan Benda, termasuk progres pengerjaan, realisasi anggaran, serta target penyelesaian proyek agar asas transparansi dan akuntabilitas publik tetap terjaga.
