Opini – Di tengah gembar-gembor program Makan Bergizi Gratis (MBG), ada ironi yang tidak bisa lagi ditutupi: masih banyak guru honorer dan guru paruh waktu yang nasibnya dipermainkan, bahkan ada yang digaji hanya Rp50 ribu per bulan. Angka itu bukan sekadar memalukan, tapi merupakan tamparan keras bagi wajah pendidikan nasional.
Bagaimana mungkin negara dengan percaya diri bicara soal mencetak generasi emas, sementara orang-orang yang mendidik generasi itu justru dibiarkan hidup di bawah garis kewarasan? Guru diminta membentuk karakter, membangun intelektualitas, menanamkan nilai, tetapi negara seolah berkata: “kerjalah dengan pengabdian, soal kesejahteraan urusan nanti.”
Yang membuat publik marah bukan semata karena adanya program MBG. Tidak ada yang menolak anak-anak mendapat asupan gizi. Yang dipersoalkan adalah logika prioritas negara. Ketika guru masih digaji tak manusiawi, sekolah banyak yang kekurangan fasilitas, honorer belum jelas statusnya, dan kualitas pendidikan masih timpang, justru anggaran besar diarahkan ke program populis yang secara politik mudah dipamerkan di depan kamera.
Kritik dari kalangan guru dan advokat pendidikan bahkan menyoroti bahwa pos MBG dalam APBN 2026 dipersoalkan karena dinilai menggerus ruang fiskal pendidikan, sampai muncul gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan kesaksian soal guru yang tinggal menerima Rp50 ribu per bulan.
Kalau benar guru harus menunggu “sisa” anggaran setelah negara sibuk membiayai program-program pencitraan, maka kita sedang menyaksikan kemunduran cara berpikir bernegara. Pendidikan bukan sekadar soal anak diberi makan di sekolah. Pendidikan adalah ekosistem: guru yang layak, sekolah yang memadai, buku yang tersedia, laboratorium yang hidup, dan jaminan masa depan bagi tenaga pendidik.
Memberi makan siswa sambil membiarkan guru miskin adalah kebijakan setengah hati terlihat peduli di permukaan, tapi rapuh di akar.Lebih ironis lagi, negeri ini terlalu sering meminta guru bersabar. Guru diminta ikhlas. Guru diminta memahami kondisi anggaran.
Padahal, yang tidak pernah diminta sabar adalah proyek-proyek besar, program mercusuar, dan agenda-agenda politik yang butuh tepuk tangan publik. Seolah-olah penderitaan guru bisa terus ditoleransi karena dianggap bagian dari pengabdian. Ini bukan lagi kelalaian administratif. Ini penghinaan struktural terhadap profesi guru.
Kalau negara sungguh serius membangun masa depan, maka yang harus dipastikan lebih dulu bukan panggung seremonial, melainkan kesejahteraan guru. Jangan bicara generasi unggul kalau orang yang mengajar mereka masih pulang dengan upah yang bahkan tak cukup untuk membeli beras seminggu.Jangan bicara Indonesia Emas kalau guru-gurunya dipaksa hidup dalam gelap.
Guru bukan relawan negara. Guru bukan alat kampanye. Guru adalah fondasi republik. Dan ketika fondasi itu dibiarkan retak demi membiayai program yang lebih enak dijual secara politik, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib guru tetapi masa depan pendidikan Indonesia itu sendiri.
Negara hari ini tampak lebih sibuk memastikan anak mendapat sepiring makan, tetapi lupa memastikan gurunya bisa makan.
Kalau guru masih digaji Rp50 ribu, maka masalah kita bukan sekadar anggaran melainkan hilangnya rasa malu para pengambil kebijakan.
