Kota Tangerang – Aksi unjuk rasa yang digelar Forum Persatuan Pemuda Neglasari (FPPN) di kawasan Apartemen Aeropolis, Selasa (7/7/2026), sempat memanas ketika sejumlah orang yang disebut bukan bagian dari barisan massa aksi diduga berupaya memicu kericuhan dengan hendak menghalangi massa aksi untuk membakar ban.
Situasi tersebut tidak berlangsung lama. Setelah orator lapangan mengambil alih pengeras suara dan mengimbau seluruh peserta untuk tetap tenang serta menjaga ketertiban, kondisi kembali kondusif. Aksi kemudian dilanjutkan secara damai hingga perwakilan massa diterima untuk memaksa pihak manajemen Aeropolis Membuka suara.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan FPPN menyampaikan lima tuntutan yang sebelumnya telah menjadi pokok aspirasi demonstrasi. Menanggapi hal itu, perwakilan manajemen Aeropolis memberikan penjelasan terhadap sejumlah isu yang dipersoalkan.
Terkait fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), pihak manajemen menyampaikan bahwa proses penyerahan baru terlaksana sekitar 1.000 meter persegi melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) yang dihibahkan untuk TPU Selapajang. Manajemen juga menyatakan akan kembali menyerahkan lahan sesuai kebutuhan masyarakat dengan luasan yang disebut mencapai sekitar 3.000 meter persegi.
Mengenai perizinan penggunaan air bawah tanah, pihak manajemen menyatakan seluruh perizinan dapat dikonfirmasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang. Mereka juga mengklaim rutin melakukan pembayaran kewajiban setiap bulannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, terkait praktik penyewaan harian unit apartemen, manajemen menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tidak lagi diizinkan. Namun, menurut mereka, upaya penertiban kerap menghadapi persoalan hukum dari pihak kuasa hukum maupun penyewa. Manajemen juga menyatakan tidak akan menghalangi apabila instansi yang berwenang, termasuk dinas terkait, mengambil langkah penegakan sesuai kewenangannya.
Koordinator aksi, Thoriq Arfansyah, menegaskan bahwa dialog tersebut merupakan langkah awal, bukan akhir dari perjuangan masyarakat.
“Kami mengapresiasi karena akhirnya pihak manajemen bersedia membuka ruang dialog. Namun seluruh penjelasan yang disampaikan harus dibuktikan dengan dokumen, transparansi, dan langkah nyata. Kami akan terus mengawal lima tuntutan hingga ada kepastian hukum dan kepastian bagi masyarakat,” tegas Thoriq.
Ia juga meminta agar proses penyerahan fasos dan fasum dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Sementara itu, Orator Lapangan Heri Mauludin menegaskan bahwa FPPN berkomitmen menjaga aksi tetap damai dan tidak mentoleransi tindakan provokatif.
“Saat situasi sempat memanas, kami langsung mengendalikan massa agar aksi tetap berjalan damai. Jika ada pihak di luar barisan aksi yang mencoba memprovokasi, itu bukan bagian dari massa kami,” ujarnya.
Heri menambahkan bahwa FPPN akan terus mengawal tindak lanjut atas seluruh tuntutan yang telah disampaikan kepada manajemen maupun instansi terkait.
“Kami berharap seluruh persoalan ini segera ditindaklanjuti secara konkret. Jika tidak ada perkembangan yang jelas, kami siap kembali menyampaikan aspirasi melalui aksi lanjutan dengan tetap mengedepankan ketertiban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
