Kota Tangerang – Forum Persatuan Pemuda Neglasari (FPPN) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Aeropolis dengan membawa sejumlah tuntutan yang mereka nilai menyangkut kepentingan masyarakat luas. Massa mendesak manajemen Aeropolis untuk membuka seluruh informasi terkait pengelolaan kawasan serta memberikan penjelasan atas berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan “Aeropolis Bukan Milik Pribadi! Transparansi Harga Mati!” sebagai simbol tuntutan agar pengelolaan kawasan dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Lima poin utama yang disuarakan dalam aksi meliputi:
- Kejelasan realisasi pembangunan rumah subsidi.
- Tidak adanya pengurangan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
- Keterbukaan mengenai perizinan limbah B3 dan penggunaan air tanah.
- Transparansi terkait kewajiban perpajakan.
- Penghentian dugaan praktik percaloan atau broker dalam penyewaan harian.
Selain itu, massa juga menyerukan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola kawasan apabila berbagai persoalan tersebut tidak segera dijelaskan kepada publik.
Koordinator aksi dari Forum Persatuan Pemuda Neglasari dalam pernyataannya menegaskan bahwa aksi tersebut bukan untuk menghambat investasi, melainkan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan kawasan.
“Kami datang bukan untuk mencari konflik. Kami ingin memastikan setiap pengelolaan kawasan berjalan sesuai aturan. Jika semua sudah sesuai ketentuan, silakan dibuka kepada publik. Namun apabila ada persoalan, harus segera diperbaiki. Diam bukanlah jawaban. Transparansi adalah kewajiban kepada masyarakat,” tegasnya Thoriq.
FPPN juga meminta manajemen Aeropolis membuka ruang dialog dengan masyarakat serta memberikan klarifikasi resmi atas berbagai tuntutan yang disampaikan. Menurut mereka, kawasan yang berkembang harus dikelola secara profesional dengan mengedepankan kepentingan publik, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Heri, selaku orator lapangan Forum Persatuan Pemuda Neglasari (FPPN), menyatakan:
“Kami menuntut kejelasan mengenai realisasi rumah subsidi, fasum dan fasos, perizinan lingkungan, penggunaan air tanah, kewajiban perpajakan, hingga mekanisme penyewaan harian. Diam bukan solusi. Sikap bungkam hanya akan memunculkan pertanyaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Karena itu kami mendesak audit menyeluruh agar seluruh persoalan menjadi terang-benderang.”
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga aksi berakhir, massa menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan berharap pihak manajemen memberikan tanggapan resmi terhadap tuntutan yang telah disampaikan.
Jika tidak ada respons, mereka membuka kemungkinan melakukan aksi lanjutan sesuai mekanisme penyampaian pendapat di muka umum dengan masa aksi yang lebih banyak.
