tintakota.com – Revolusi Prancis (1789) mengajarkan satu pelajaran mendasar: kekuasaan yang kehilangan kepekaan terhadap rakyatnya sedang menggali krisis legitimasi. Ia tidak runtuh semata karena kemiskinan atau kelaparan, melainkan karena kebijakan publik diproduksi secara elitis, tanpa empati, dan menutup ruang koreksi. Pelajaran sejarah ini relevan bukan hanya untuk negara, tetapi juga untuk pemerintahan di tingkat kota, Termasuk Kota Tangerang hari ini.
Sebagaimana Prancis di bawah Ancien Régime, problem utama bukan sekadar hasil kebijakan, melainkan cara kebijakan itu dirumuskan dan dijalankan. Di Kota Tangerang, berbagai persoalan publik mulai dari penataan ruang, proyek urukan dan pembangunan fasilitas umum, persoalan banjir, hingga minimnya transparansi anggaran kerap memicu pertanyaan warga. Ketika proyek berjalan tanpa papan informasi yang jelas, tanpa partisipasi warga terdampak, dan tanpa penjelasan terbuka, maka kebijakan berubah dari pelayanan menjadi kekuasaan sepihak.
Revolusi Prancis meledak ketika rakyat merasa tidak didengar. Gejala serupa muncul ketika warga Kota Tangerang menyuarakan keluhan banjir akibat buruknya drainase, dampak lingkungan dari proyek pembangunan, atau tumpang tindih kewenangan antar dinas, namun respons pemerintah terkesan lambat dan normatif. Aspirasi publik sering kali diposisikan sebagai gangguan, bukan sebagai masukan kebijakan. Inilah titik rawan demokrasi lokal.
Lebih jauh, Revolusi Prancis mengingatkan bahwa ketidakadilan hukum adalah bahan bakar kemarahan sosial. Ketika aturan ditegakkan secara selektif tajam terhadap warga kecil, longgar terhadap pemilik modal atau proyek besar kepercayaan publik akan runtuh. Di tingkat kota, hal ini tercermin dalam lemahnya pengawasan proyek, pembiaran pelanggaran tata ruang, dan minimnya sanksi tegas terhadap pihak yang merugikan lingkungan maupun warga sekitar.
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah absennya transparansi. Prancis pra-revolusi runtuh karena rakyat tak tahu bagaimana pajak mereka dikelola. Di Kota Tangerang, keterbukaan anggaran dan proyek masih sering bersifat formalitas. Informasi ada, tetapi sulit diakses dan tidak ramah publik. Demokrasi prosedural berjalan, namun demokrasi substantif di mana warga benar-benar dilibatkan masih jauh dari harapan.
Namun sejarah juga memberi peringatan penting: revolusi bukan solusi romantis. Prancis jatuh ke dalam Reign of Terror karena perubahan tidak disertai etika kekuasaan dan institusi yang kuat. Karena itu, kritik terhadap Pemerintah Kota Tangerang bukan ajakan chaos, melainkan dorongan reformasi kebijakan. Pemerintahan kota harus berani membuka ruang dialog, memperkuat partisipasi warga, memastikan transparansi proyek, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Pada akhirnya, pelajaran Revolusi Prancis sederhana namun tegas: kekuasaan yang tidak mau dikoreksi sedang menuju krisis. Kota Tangerang tidak membutuhkan guillotine politik, tetapi membutuhkan keberanian moral untuk berubah. Pemerintahan kota yang kuat bukan yang anti-kritik, melainkan yang sadar bahwa legitimasi sejati tidak lahir dari jabatan, melainkan dari kepercayaan rakyat yang dilayani dengan adil dan terbuka.
