Kota Tangerang – Dunia pendidikan Indonesia kembali berduka. Seorang bocah kelas 4 Sekolah Dasar berinisial YBS di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilaporkan meninggal dunia setelah diduga nekat mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku sekolah.
Peristiwa memilukan ini sontak memantik keprihatinan sekaligus kritik keras dari berbagai kalangan.
Tragedi tersebut dinilai mencerminkan kegagalan sistemik negara dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh anak bangsa.
Padahal, pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan anggaran pendidikan dalam jumlah besar, termasuk berbagai program bantuan seperti MBG dan dana pendidikan lainnya.
Aktivis sosial dan pendidikan asal Kota Tangerang, Fiqri, menilai peristiwa ini sebagai tamparan keras bagi pemerintah yang selama ini kerap mengklaim keberhasilan sektor pendidikan hanya dari sisi angka dan program.
“Ini bukan sekadar soal satu anak yang meninggal, ini soal negara yang absen. Ketika ada anak bunuh diri hanya karena tidak mampu membeli buku, maka yang gagal bukan keluarganya, tapi sistem pendidikan dan negara,” tegas Fiqri kepada wartawan, Kamis 5 Febuari 2026.
Menurutnya, besarnya anggaran pendidikan tidak otomatis menjamin keadilan dan pemerataan akses jika pengelolaannya tidak menyentuh kebutuhan paling dasar peserta didik, terutama di daerah tertinggal.
“Anggaran pendidikan 20 persen dari APBN itu fakta, tapi manfaatnya tidak dirasakan oleh anak seperti YBS. Artinya ada masalah serius dalam distribusi, pengawasan, dan keberpihakan kebijakan,” lanjutnya.
Fiqri juga mengkritik pendekatan pemerintah yang dinilai terlalu administratif dan simbolik, namun minim empati terhadap kondisi sosial masyarakat miskin.
“Pendidikan hari ini lebih sibuk dengan laporan, seremoni, dan program bernama keren, tapi lupa memastikan satu hal paling penting: tidak boleh ada anak putus harapan hanya karena miskin,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pendidikan, termasuk memastikan buku, seragam, dan kebutuhan belajar benar-benar gratis dan mudah diakses, khususnya di wilayah terpencil dan rawan kemiskinan.
Tragedi yang menimpa YBS diharapkan tidak berhenti sebagai berita duka semata, melainkan menjadi peringatan keras agar negara benar-benar hadir dan bertanggung jawab dalam menjamin hak pendidikan yang layak, adil, dan manusiawi bagi seluruh anak Indonesia.
