Kabupaten Tangerang – Di tengah geliat pembangunan dan modernisasi kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, masih ada potret buruh tani yang hidup dalam ketidakpastian.
Para petani kangkung di Desa Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga, khususnya di RT 003 RW 03, adalah salah satu kelompok yang merasakan langsung kerasnya realitas tersebut.
Mereka disebut “petani”, namun sejatinya hanyalah buruh tani mengolah dan memanen di atas lahan yang bukan milik mereka.
Ironisnya, dari kerja panjang memanen kangkung yang melelahkan, mereka hanya menerima upah Rp500 per iket.
Nominal ini bukan hanya tidak manusiawi, tetapi juga menggambarkan betapa rendahnya apresiasi terhadap kerja agraris yang menjadi tulang punggung kebutuhan pangan lokal.
Dengan harga kangkung yang dijual jauh lebih tinggi di pasar, jurang antara pendapatan buruh dan nilai komoditas menjadi bukti ketimpangan yang terus dibiarkan.
Aktivis masyarakat Teluk Naga sudah berkali-kali menyoroti kondisi ini. Mereka mempertanyakan peran pemerintah desa, kecamatan, hingga pihak pemilik lahan yang seakan menutup mata atas nasib para buruh tani tersebut.
Tanpa perlindungan upah yang layak, skema kemitraan yang adil, ataupun intervensi kebijakan, buruh tani akan selalu menjadi pihak yang berada di posisi paling lemah dalam rantai produksi.
Semoga pemerintah desa dan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dapat membuka mata dan memberikan perhatian serius terhadap nasib para buruh tani ini.
Kesejahteraan mereka bukan hanya urusan ekonomi, tetapi menyangkut martabat dan hak asasi sebagai pekerja yang berkontribusi pada ketahanan pangan daerah.
Pada akhirnya, desa yang maju bukan hanya ditandai oleh pembangunan fisik, tetapi oleh kemampuan pemerintahnya menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang suara dan tenaganya sering terlupakan: buruh tani.
