Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen penuh kementeriannya untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap dugaan praktik korupsi pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (WHOOSH).
Nusron memastikan, seluruh data dan dokumen pertanahan yang dibutuhkan penyidik akan dibuka secara transparan.
“Kami siap membuka dan menyuplai semua data yang diminta KPK. Tidak ada yang ditutupi. Kalau memang ada penyimpangan, biar hukum yang bicara,” ujar Nusron Wahid di Jakarta, Kamis (13/11).
Pernyataan ini disampaikan setelah muncul temuan modus baru korupsi, yakni dugaan penjualan kembali tanah milik negara kepada negara dalam proses pengadaan lahan proyek WHOOSH.
Praktik tersebut diduga melibatkan sejumlah oknum di lapangan yang memanfaatkan celah administratif antara aset negara dan lahan yang dikelola pihak ketiga.
Menurut Nusron, pihaknya juga tengah melakukan audit internal untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pejabat pertanahan dalam praktik tersebut.
“Kami tidak ingin ada pejabat BPN yang ikut bermain dalam proyek strategis nasional. Kalau terbukti ada, kami akan ambil tindakan tegas,” tegasnya.
Proyek WHOOSH sebelumnya digadang sebagai simbol modernisasi transportasi nasional.
Namun, dugaan penyelewengan lahan kini menjadi catatan kritis terhadap tata kelola proyek infrastruktur besar di Indonesia.
Pengamat kebijakan publik menilai, langkah Nusron membuka data ke KPK adalah uji nyata komitmen reformasi birokrasi di sektor pertanahan, yang selama ini dikenal rawan konflik kepemilikan dan manipulasi harga tanah.
KPK sendiri masih memeriksa sejumlah dokumen awal, termasuk status lahan dan proses pembayaran ganti rugi yang diduga melibatkan pihak swasta serta oknum birokrat.
Lembaga antirasuah menegaskan, penyelidikan akan terus berjalan hingga ditemukan bukti kuat terkait praktik jual beli lahan milik negara tersebut.
