Kota Tangerang – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Fakultas Agama Islam bersama Forum Aksi Mahasiswa (FAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Taman Gajah, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tangerang.
Aksi tersebut secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam aksi yang berlangsung damai namun penuh tekanan moral itu, mahasiswa menilai wacana Pilkada dipilih DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap semangat reformasi 1998 yang telah memperjuangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung adalah manifestasi kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Menurut mereka, mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD berpotensi membuka ruang politik transaksional, oligarki, dan kepentingan elit, sekaligus menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.
“Pilkada langsung adalah hak rakyat. Jika pemilihan diserahkan kepada DPRD, maka rakyat hanya dijadikan objek, bukan subjek demokrasi. Ini adalah kemunduran serius dan ancaman bagi demokrasi lokal,” tegas salah satu orator dari Forum Aksi Mahasiswa.
Mahasiswa juga menyoroti lemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah apabila diberi kewenangan memilih kepala daerah.
Mereka menilai praktik politik uang, lobi kekuasaan, serta konflik kepentingan berpotensi semakin masif jika Pilkada tidak lagi melibatkan rakyat secara langsung.
“Kami menolak demokrasi yang dibajak elit. Demokrasi tidak boleh disederhanakan atas nama efisiensi anggaran, tetapi harus menjamin partisipasi dan kontrol rakyat,” ujar perwakilan mahasiswa UMT Fakultas Agama Islam dalam pernyataan sikapnya.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan wacana perubahan mekanisme Pilkada serta fokus pada perbaikan kualitas demokrasi, seperti penguatan pengawasan, penegakan hukum pemilu, dan pendidikan politik masyarakat.
Aksi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap dan seruan moral agar seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, tidak apatis terhadap isu demokrasi. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kebijakan negara yang dinilai mencederai hak politik rakyat.