Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyoroti meningkatnya tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala desa (kades) di berbagai daerah. Fenomena ini terus menunjukkan tren kenaikan signifikan dari tahun ke tahun.
Ironisnya, lonjakan kasus korupsi justru terjadi setelah pada awal 2023 ratusan kepala desa menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Pemerintah akhirnya menetapkan masa jabatan baru selama 8 tahun.
Namun, tuntutan perpanjangan masa jabatan untuk “stabilitas pembangunan desa” itu kini berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi di tingkat desa.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Sesjamintel) Kejagung, Sarjono Turin, membeberkan data yang cukup mencengangkan.
Pada tahun 2023, terdapat 184 perkara korupsi yang melibatkan kepala desa. Angka tersebut naik tajam pada 2024, mencapai 275 kasus.Situasi semakin mengkhawatirkan pada tahun 2025.
Hanya dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2025, jumlah kasus korupsi kepala desa telah mencapai 489 perkara, hampir dua kali lipat dibanding total kasus sepanjang tahun sebelumnya.
Kejagung menilai, kenaikan kasus ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama terkait pengelolaan dana desa yang nilainya terus meningkat setiap tahun.
Minimnya pengawasan, lemahnya integritas aparatur desa, dan celah regulasi disebut menjadi faktor pemicu yang memperparah kondisi ini.
Tren ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: perpanjangan masa jabatan yang diklaim demi efektivitas pembangunan desa, kini justru dibayangi oleh meningkatnya potensi penyalahgunaan kewenangan.
