Kota Tangerang – Publik menyoroti langkah tidak lazim yang dilakukan akun media sosial resmi DPRD setelah sebuah unggahan yang diduga berkaitan dengan wacana pelegalan minuman keras (miras) mendadak dihapus.
Penghapusan tersebut memicu spekulasi di tengah masyarakat bahwa langkah itu dilakukan lantaran kuatnya reaksi publik yang menolak kebijakan tersebut.
Unggahan yang sempat tayang di Instagram khusus DPRD itu sebelumnya memantik perdebatan luas di kolom komentar.
Sejumlah warganet menilai konten tersebut sebagai bentuk cek ombak atau uji reaksi publik terhadap rencana pelegalan miras, khususnya yang dikaitkan dengan revisi regulasi daerah dan penetapan zonasi tempat hiburan. Namun belum genap 24 jam, unggahan tersebut tak lagi dapat diakses.
Hilangnya konten itu justru memunculkan tanda tanya baru di kalangan masyarakat sipil. Banyak pihak menduga penghapusan dilakukan karena derasnya kritik publik yang menilai wacana pelegalan miras bertentangan dengan nilai sosial dan moral masyarakat.
“Kalau memang itu kebijakan yang diyakini benar dan berpihak pada rakyat, seharusnya tidak perlu dihapus. Penghapusan justru memperkuat dugaan bahwa DPRD takut diserang opini publik,” ujar salah satu aktivis Kota Tangerang Thorik Arfansyah.
Ia menilai, media sosial resmi lembaga negara seharusnya menjadi ruang transparansi dan dialog, bukan sekadar alat pencitraan.
“Menghapus unggahan di tengah kontroversi menunjukkan rendahnya komitmen terhadap keterbukaan informasi dan partisipasi publik,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD maupun pengelola akun Instagram tersebut terkait alasan penghapusan unggahan dimaksud.
Sikap diam ini semakin memperkuat kritik publik bahwa lembaga legislatif terkesan menghindari akuntabilitas.
Pengamat politik lokal menilai, polemik ini menjadi cerminan problem komunikasi politik DPRD dengan masyarakat.
“Kebijakan sensitif seperti miras tidak bisa diuji lewat media sosial tanpa kesiapan menghadapi kritik. Jika respons publik dihindari, kepercayaan masyarakat justru akan semakin menurun,” ujarnya.
Masyarakat kini mendesak DPRD agar bersikap terbuka dan memberikan klarifikasi resmi, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibahas benar-benar berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan ekonomi atau kelompok tertentu.
