Tintakota.com – Di tengah narasi pertumbuhan ekonomi nasional yang terus digembar-gemborkan, Indonesia menghadapi catatan serius dari Bank Dunia.
Dalam laporan World Bank 2025, Indonesia tercatat menempati peringkat kedua dunia dalam jumlah penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan internasional terbaru.
Catatan ini menimbulkan ironi di tengah klaim stabilitas ekonomi dan peningkatan daya saing nasional.
Bank Dunia menggunakan metode penghitungan kemiskinan berbasis Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP) 2021, dengan ambang batas kemiskinan yang disesuaikan untuk negara berpenghasilan menengah-atas, kategori yang kini melekat pada Indonesia.
Dengan standar tersebut, garis kemiskinan internasional ditetapkan sekitar US$ 8,30 per orang per hari.
Konsekuensinya, jutaan warga Indonesia yang sebelumnya tidak tercatat miskin menurut standar nasional, kini masuk dalam kategori miskin secara global.
Laporan ini menunjukkan adanya kesenjangan tajam antara pertumbuhan ekonomi makro dan realitas kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah.
Meski ekonomi tumbuh dan sejumlah indikator makro terlihat positif, distribusi hasil pembangunan dinilai belum merata.
Berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat kemiskinan nasional berada di kisaran satu digit, metodologi Bank Dunia menyoroti kemampuan riil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup layak secara global.
Perbedaan ini menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan versi nasional belum sepenuhnya mencerminkan ketahanan ekonomi rumah tangga terhadap tekanan harga, biaya hidup, dan ketimpangan pendapatan.
Sejumlah pengamat menilai laporan Bank Dunia ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah, bukan sekadar perdebatan metodologi.
Fokus kebijakan dinilai perlu bergeser dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju pemerataan kesejahteraan, penguatan daya beli, serta perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
“Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan hanya akan memperlebar jurang sosial,” ujar seorang ekonom yang menyoroti meningkatnya kelompok rentan di perkotaan dan pedesaan.
Laporan Bank Dunia 2025 ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari statistik makro, tetapi dari sejauh mana masyarakat mampu hidup layak dan bermartabat di tengah kenaikan biaya hidup yang terus menekan.
